Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Hariyadi menuturkan, revisi besaran upah bertentangan dengan Pasal 29 tentang waktu
penetapan Upah Minimum yang selambatnya ditetapkan pada 21 November 2021.
Apalagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan revisi secara sepihak, tanpa pendapat dunia
usaha.

Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia
usaha (pengusaha) merass tidak diajak berpartisipasi.

Dia mengimbau, pengusaha hanya perlu mengikuti aturan sebelumnya, yakni Keputusan
Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021.

"Jadi kita akan menunggu hasil keputusan PTUN itu dan selama menunggu, maka kami imbau
seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak menerapkan revisi tersebut, karena sudah melanggar
ketentuan PP," beber dia.
Lebih lanjut dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberi sanksi
kepada kepala daerah, dalam hal ini Anies Baswedan, karena telah melawan hukum regulasi
ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan.

Dia pun meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembinaan atau
sanksi kepada Anies karena tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.

"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial
dan perekonomian nasional," pungkas Hariyadi.

Anies Baswedan Revisi UMP Jakarta 2022 Kabar baik bagi para pekerja di wilayah DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021.

Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai
tambahan keperluan sehari-hari," ujar Anies melalui siaran pers resmi, Sabtu (18/12/2021).

Selain itu, kata dia, melalui revisi kenaikan UMP tersebut, Pemprov DKI berharap daya beli
masyarakat maupun para pekerja tidak turun.

Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para
pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Terlebih lagi, ujar Anies, pada enam tahun
terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha," kata dia.

Menurut Anies, kenaikan UMP 5,1% sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat,
juga bentuk apresiasi bagi para pekerja dan menjadi suntikan semangat bagi perekonomian dan
dunia usaha.

"Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata
dia.

Adapun keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya,
kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022
mencapai 4,7% sampai 5,5%, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2%-4%).

43