Page 49 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Said yang juga Presiden Partai Buruh menuturkan, kenaikan UMP DKI sebesar 5,1% bakal
menguntungkan pengusaha. Dia mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bahwa kenaikan upah 5 persen bakal
menumbuhkan daya beli masyarakat secara nasional hingga Rp180 triliun.

Jika dalam skala ibu kota, Said memprediksikan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai puluhan
triliun. "Jadi bergembiralah pengusaha" kata dia.

Pada 22 November 2021, Gubernur Anies melayangkan surat Nomor 533/-085.15 tentang Usulan
Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI. Melalui
surat itu, Anies sebut kenaikan UMP 2022 di DKI yang sebelumnya hanya Rp37.749,- atau
0,85%, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi sebagai keadilan. Alhasil, Anies menaikkan
UMP 2022 sebesar 5,1%.

Sayangnya, kabar bahagia bagi para buruh itu diprotes pengusaha. Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai Anies telah melanggar regulasi
pengupahan terkait revisi besaran kenaikan UMP 2022 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hariyadi menuturkan, Anies melanggar ketentuan dalam PP Pengupahan, khususnya Pasal 26
tentang Tata Cara Perhitungan Upah Minimum; Pasal 27 mengenai UMP; serta Pasal 29
mengenai waktu penetapan upah minimum yang seharusnya untuk provinsi selambatnya pada
21 November 2021.

Selain itu, Anies juga dinilai melakukan revisi UMP secara sepihak tanpa memperhatikan
pendapat dunia usaha. "Dalam hal ini Apindo DKI Jakarta telah menyatakan keberatannya
tersebut karena hal tersebut apabila dilakukan akan melanggar PP 36/2021," kata Hariyadi dalam
konferensi pers daring di Jakarta, Senin (20/12/2021).

Suara-Suara Buruh soal UU Cipta Kerja yang Tak Dipedulikan Jokowi Hariyadi juga mengatakan
revisi UMP DKI Jakarta yang disampaikan Anies akan menjadikan upaya untuk mengembalikan
UMP sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) menjadi sulit dilaksanakan.

Menurut dia, UMP merupakan jaring pengaman sosial yang dapat digunakan untuk menerapkan
struktur skala upah. Pasalnya, upah minimum merupakan upah yang diterapkan untuk pekerja
belum berpengalaman.

"Bisa dibayangkan kalau upah minimum masih gunakan konsep lalu yang upah minimum jadi
upah rata-rata, maka ruang untuk memberlakukan struktur skala upah ini jadi sulit. Layer bagi
pekerja di atas upah minimum jadi sangat kecil atau bahkan tidak ada. Ini jadi satu masalah
juga," kata dia.

Hariyadi menambahkan revisi UMP juga dinilai akan menimbulkan risiko yang besar bagi pencari
kerja baru. Pekerja pemula akan kehilangan kesempatan karena upah minimum tinggi sehingga
perusahaan tentu akan memilih pekerja berpengalaman.

"Jadi kesempatan untuk pekerja baru jadi semakin terbatas," kata Hariyadi.

Apindo bahkan berencana akan menggugat UMP DKI 2022 sebesar 5,1% ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN).

Hal senada diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi. Ia
mengaku keberatan dan mendapatkan keluhan dari dunia usaha. Pasalnya sesuai dengan
keputusan Dewan Pengupahan DKI yang terdiri dari unsur organisasi pengusaha, pemerintah,

48