Page 54 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 54

Judul               Revisi UMP DKI Disebut Persempit Lapangan Pekerjaan
                Nama Media          Harian Metropolitan
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg3
                Jurnalis            py
                Tanggal             2021-12-21 06:26:00
                Ukuran              147x255mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 41.160.000

                News Value          Rp 205.800.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi
              (UMP) DKI Jakarta 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667 dari UMP
              2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun depan direvisi menjadi Rp4.641.854. Ketua
              Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo),  Hariyadi  B  Sukamdani,  mengatakan,  dengan
              revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, maka upaya untuk mengembalikan prinsip upah minimum
              sebagai jaring pengaman sosial (Social Safety Net) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman tidak
              terwujud.



              REVISI UMP DKI DISEBUT PERSEMPIT LAPANGAN PEKERJAAN

              Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi
              (UMP) DKI Jakarta 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667 dari UMP
              2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun depan direvisi menjadi Rp4.641.854.

              Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo),  Hariyadi  B  Sukamdani,  mengatakan,
              dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, maka upaya untuk mengembalikan prinsip upah
              minimum  sebagai  jaring  pengaman  sosial  (Social  Safety  Net)  bagi  pekerja  pemula  tanpa
              pengalaman tidak terwujud.

              "Kembali menjadi upah rata-rata, sehingga penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan
              karena ruang atau jarak antara upah minimum dengan upah di atas upah minimum menjadi
              kecil," ujar Sukamdani dalam konferensi pers, Jakarta, kemarin.

              Hariyadi mengatakan, kondisi tersebut akan menyulitkan bagi pekerja baru. Sebab, perusahaan
              akan lebih memilih pekerja berpengalaman dengan upah setara upah minimum.

              "Ini  akan  menimbulkan  risiko  besar  untuk  pekerja  baru.  Kesempatan  pekerjaan  baru  akan
              semakin terbatas," katanya.
              Atas kondisi tersebut, Apindo meminta Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi kepada
              kepala  daerah yang telah  melawan  hukum  regulasi  Ketenagakerjaan, terutama  pengupahan,


                                                           53
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59