Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 55
karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian nasional.
Tak hanya itu, Apindo juga meminta Menteri Dalam Negeri memberikan pembinaan atau sanksi
kepada kepala daerah, gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan,
sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat UU Nomor 23
Tahun 2014.
"Pasal 373 yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya.
Bahkan, Apindo juga akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) jika gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.
Sementara itu, seluruh perusahaan di Jakarta diminta tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap. ”Namun tetap
mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan 19
November 2021,” tandas Sukamdani. (mer/tob/suf/py)
caption:
KESULITAN: Revisi UMP DKI Jakarta dinilai bakal menyulitkan pekerja pemula mendapatkan
pekerjaan.ing harus menerima pekerja baru.
54
