Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 51
Chairul menegaskan, Kemnaker bersama kepala daerah mesti tunduk dan taat untuk
melaksanakan UU dan aturan pelaksananya. Setiap kepala daerah menerbitkan kebijakan, mesti
berpedoman pada sistem hukum dan ketatanegaraan.
Artinya, kata dia, kebijakan pengupahan juga perlu dilaksanakan sesuai regulasi yakni UU Nomor
11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Pelaksanaan yang ditetapkan tidak sesuai perundang-undangan, berarti bertentangan dengan
UU atau tidak sesuai dengan regulasi yang diatur," kata Chairul kepada wartawan, Senin
(20/12/2021).
Lebih lanjut, Chairul mengatakan Kemnaker belum mengetahui apakah kebijakan revisi UMP
2022 yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan atau tidak. Namun, dia menyatakan
Kemnaker menjunjung tinggi PP 36/2021 dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan.
"Bagaimana berkaitan dengan kepala daerah yang tidak melaksanakan itu. Itu kan nanti diatur
kembali dalam konteks UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, bagaimana hal ini dan
konsekuensinya," kata dia.
Varian Omicron Terdeteksi Kala Target Vaksinasi COVID Belum Merata Mewaspadai Aksi Teror
di Akhir Tahun & Rentetan Penangkapan Teroris.
50
