Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 53
Menurut Hariyadi, Anies telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama
Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai
cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.
Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum yang
selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.
Pemprov DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa
memperhatikan pendapat dunia usaha, khususunya APINDO DKI Jakarta yang menjadi bagian
dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha (pengusaha).
Seperti diketahui, Upah minimum provinsi DKI Jakarta 2022 telah ditetapkan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, dimana untuk tahun 2022, UMP DKI Jakarta sebesar Rp. 4.453.935 Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan mengatakan besaran UMP ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang
No.11/2020 tentang Cipta Kerja.
Dimana merujuk pada formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah
No.36/2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang
dari 1 (satu) tahun.
"Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar
Rp. 4.453.935,536," ujar Anies.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan kepada para pengusaha untuk menyusun struktur
dan skala upah di perusahaannya. Dalam hal ini dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1
(satu) tahun atau lebih.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi
pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut.
Semalam, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim keputusan revisi kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen telah dibahas bersama dan pengusaha tidak
keberatan.
"Ini sudah dibahas juga sebelumnya dengan dewan pengupahan," kata Ariza.
Ariza pun menambahkan pada rapat tersebut pengusaha tidak keberatan dengan kenaikan 5
persen.
"Waktu rapat sebelumnya sebetulnya pengusaha tidak keberatan naik sampai angka 5 persen
gitu. Makanya akhirnya Pemprov memutuskan ada kenaikan sampai 5,1 persen," ujarnya.
(RAMA)
52
