Page 50 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

serikat buruh, dan akademisi pada November lalu telah menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar
naik 0,85% atau Rp37.749 menjadi Rp4.453.935,536.
Keputusan itu juga berpedoman pada PP 36/2021. "Kondisi ini harus dapat dipahami oleh semua
pihak," kata Diana melalui keterangan tertulis yang dikutip Tirto, Senin (20/12/2021).

Diana menyatakan, sebagian besar pengusaha di DKI Jakarta telah menyatakan tetap akan
mengikuti UMP 2022 yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta. "Bahkan ada
beberapa dari mereka yang menyatakan belum dapat memikirkan strategi lain, apabila kenaikan
UMP 2022 tetap dipaksakan naik sebesar 5,1%," kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI rerata inflasi di ibu kota selama Januari-
November 2021 sebesar 1,08%. Adapun rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021
sebesar 1,30%.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021), rata-rata kenaikan UMP DKI
Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah
sebesar 8,6%.

Anies Revisi UMP DKI, Apindo Klaim Melanggar Regulasi Pengupahan Pemprov DKI Hormati
Gugatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya menghormati
langkah apa pun yang dilakukan oleh para pengusaha, termasuk melakukan gugatan UMP 2022
5,1% ke PTUN. Namun, ia meminta kepada pengusaha agar sebaiknya melakukan musyawarah
terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan ke PTUN.

"Jadi, mari kita musyawarahkan, diskusikan apa pun masalahnya yang ada di Jakarta ini bisa
diselesaikan dengan cara bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi," kata Riza di Balai Kota DKI,
Minggu (19/12/2021).

Politikus Partai Gerindra ini menuturkan di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah dan
pengusaha sebaiknya membantu para buruh yang banyak terdampak.

"Jadi apa yang diputuskan oleh Pemprov DKI semata-mata untuk kepentingan semua pihak,
kepentingan yang baik. Memang tidak ada keputusan yang dapat memuaskan semuanya, tapi
ini keputusan yang diambil untuk kepentingan lebih banyak orang," kata dia.

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengecam rencana Apindo menggugat Gubernur Anies
Baswedan terkait kenaikan UMP 2022 ke PTUN. Dia menilai gugatan tersebut justru akan
menimbulkan eskalasi aksi buruh.

"[Rencana gugatan] akan berpotensi menimbulkan eskalasi aksi-aksi buruh yang meluas, tidak
hanya di DKI, tapi di seluruh Indonesia," kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin
(20/12/2021).
UU Ciptaker Inkonstitusional, KSPI Desak Anies Revisi UMP DKI 2022 Respons Kemnaker soal
Anies Revisi UMP DKI 2022 Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Chairul
Harahap mengaku menyayangkan keputusan Gubernur Anies yang merevisi dan menaikkan UMP
DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp4.641.854.

Apalagi penetapan UMP tidak sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu PP nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan, yang merupakan aturan pelaksana UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, kata dia.

49