Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 52
Judul Bikin Iklim Dunia Usaha Tak Kondusif, Pengusaha Desak Kemnaker
Sanksi Gubernur Anies
Nama Media idxchannel.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idxchannel.com/economics/bikin-iklim-dunia-usaha-tak-
kondusif-pengusaha-desak-kemnaker-sanksi-gubernur-anies
Jurnalis Athika Rahma
Tanggal 2021-12-21 06:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Keputusan sepihak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen membuat pengusaha geram dan meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan sanksi. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani, keputusan sepihak tersebut berpotensi menimbulkan
iklim usaha yang tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.
BIKIN IKLIM DUNIA USAHA TAK KONDUSIF, PENGUSAHA DESAK KEMNAKER
SANKSI GUBERNUR ANIES
IDXChannel - Keputusan sepihak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen membuat pengusaha geram dan meminta
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan sanksi.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani, keputusan
sepihak tersebut berpotensi menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian nasional.
"Meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi kepada Kepala
Daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama Pengupahan, karena hal
tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
nasional," ujar Haryadi seperti dikutip Selasa (21/12/2021).
Hariyadi menambahkan, pengusaha juga meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan
pembinaan atau sanksi kepada Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami
peraturan perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan.
"Hal ini sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014, Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," ujar
Hariyadi.
51
