Page 56 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 56
Judul Revisi UMP DKI Jakarta Dianggap Tak Sesuai Aturan, Ini yang
Dikhawatirkan Pengusaha
Nama Media newssetup.kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://newssetup.kontan.co.id/news/revisi-ump-dki-jakarta-dianggap-
tak-sesuai-aturan-ini-yang-dikhawatirkan-pengusaha
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-21 06:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Implikasi inilah yang
kami khawatirkan, ini berpikir Indonesia, tidak hanya di DKI Jakarta saja
negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Dampak revisi upah
pada proyeksi dunia usaha di 2022 tentu sangat membingungkan, jadi proyeksi kami cash flow
in out-nya jadi enggak karu-karuan
neutral - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Di dalam PP 36/2021, kita tidak mengenal
perubahan (revisi UMP)
negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut
maka upaya untuk mengembalikan prinsip upah minimum sebagai jaring pengaman sosial (JPS
atau social safety net) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman tidak terwujud dan kembali
menjadi upah rata-rata sehingga penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan karena
ruang/jarak antara upah minimum dengan upah diatas upah minimum menjadi kecil
negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Setahu saya aturan dalam PP 36/2021 sudah jelas.
Daerah tidak punya ruang untuk mulur mungkret
Ringkasan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi penetapan upah minimum provinsi
(UMP) DKI Jakarta tahun 2022 mengundang keberatan pengusaha. Pengusaha menilai,
keputusan Anies tersebut tidak sesuai regulasi. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan
Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji mengkhawatirkan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang
merevisi UMP 2022 akan diikuti oleh pemerintah daerah (pemda) lainnya. Keputusan Gubernur
DKI Jakarta juga dinilai membuat kondisi kebijakan pengupahan nasional tidak kondusif.
55
