Page 32 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 32
Judul Buntut Bela Buruh Anies Diganyang Pengusaha
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1824076/buntut-bela-
buruh-anies-diganyang-pengusaha
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-21 07:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Ibu Kota 2022 berbuntut panjang. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu
diganyang para pengusaha. Akhir pekan lalu, Anies mengumumkan revisi kenaikan upah buruh
dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen. Dengan kenaikan itu, upah buruh naik dari Rp 4,4 juta
menjadi Rp 4,6 juta. Anies beralasan, kenaikan upah buruh 0,8 terlalu kecil untuk Jakarta.
BUNTUT BELA BURUH ANIES DIGANYANG PENGUSAHA
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Ibu Kota 2022 berbuntut panjang. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu
diganyang para pengusaha.
Akhir pekan lalu, Anies mengumumkan revisi kenaikan upah buruh dari 0,8 persen menjadi 5,1
persen. Dengan kenaikan itu, upah buruh naik dari Rp 4,4 juta menjadi Rp 4,6 juta. Anies
beralasan, kenaikan upah buruh 0,8 terlalu kecil untuk Jakarta.
Kebijakan Anies ini langsung menimbulkan pro kontra. Di satu sisi, Anies dipuji-puji buruh. Di sisi
lain, Anies diserang para pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
Hariyadi Sukamdani menyayangkan kenaikan ini. Pihaknya bakal mengambil beberapa langkah
untuk melawan keputusan Anies itu.
Pertama, dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyentil Anies yang
dianggapnya telah menabrak regulasi ketenagakerjaan. Hal ini berpotensi menimbulkan iklim
tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional, kata Hariyadi saat konferensi pers
di kantor Apindo di Jakarta, kemarin.
Kedua, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembinaan atau bahkan
sanksi kepada Anies karena dinilai tidak memahami peraturan perundang-undangan. Ketiga,
Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Anies
benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.
31
