Page 29 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

KISRUH UMP DKI BURUH-ANIES VS PENGUSAHA, PUSAT HARUS TURUN TANGAN

Kisruh Upah Minimum Provinsi (UMP) antara buruh, pengusaha, dan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) semakin ramai setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
merevisi keputusannya dengan menaikkan upah dari semula cuma Rp37.749 atau 0,85 persen
menjadi Rp225.667 atau 5,1 persen.

Artinya, tahun depan UMP DKI menjadi Rp4.641.854 dari rencana awal Rp4.453.935. Angka baru
ini disambut riang gembira oleh buruh. Tetapi, bikin pengusaha garuk-garuk kepala karena dinilai
tidak sesuai dengan formula di pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang
Pengupahan.

Apalagi, pasal 27 dan 29 PP tersebut berbunyi penetapan UMP dan batas waktu penetapan UMP
selambat-lambatnya pada 21 November 2021 dan tidak bisa diubah.

Memang, Anies sempat menyurati Menaker Ida Fauziyah untuk mengkaji ulang formula
penetapan besaran UMP DKI 2022 karena dianggap tidak adil dan tidak layak.

Namun, Anies tiba-tiba merevisi sendiri besaran UMP yang sudah ditetapkannya. Alasannya,
revisi UMP mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia (BI) sebesar
4,7-5,5 persen, dengan tingkat inflasi 2-3 persen.

Sebetulnya, rata-rata kenaikan UMP DKI mencapai 8,6 persen dalam enam tahun terakhir. Oleh
karenanya, ia ingin mengapresiasi para pekerja dan buruh, termasuk ingin UMP DKI lebih layak,
sesuai dengan daya beli masyarakat.

"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli
masyarakat atau pekerja tidak turun," ucap Anies dalam keterangan resmi, Sabtu (18/12).

Sontak, pengusaha marah karena revisi UMP dilakukan sepihak tanpa diskusi dan menggunakan
asas tripatrit bersama serikat pekerja. Padahal, musyawarah tripatrit sudah dilakukan pada
penetapan besaran UMP DKI 2022 sebelum revisi dan seluruhnya diklaim sudah bersepakat.

Atas dasar itu, para pengusaha di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia berencana menggugat keputusan Anies ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Gugatan akan dilayangkan saat Anies menerbitkan peraturan gubernur (pergub)
baru.

"Jadi begitu pergub keluar, Apindo dan Kadin DKI akan langsung lakukan gugatan," tegas Ketua
Umum Apindo Hariyadi Sukamdani.

Apindo dan Kadin, lanjut Hariyadi, juga mengimbau para pengusaha di ibu kota tidak
menerapkan UMP revisi. Sebab, akan berdampak buruk bagi perusahaan dalam penyusunan
struktur upah dan skala upah (SUSU) serta menghambat kesempatan bagi pekerja baru.

Tak cuma itu, pengusaha juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberi
sanksi kepada Anies dan kepala daerah lain apabila menetapkan besaran UMP 2022 tidak sesuai
dengan formula di PP 36/2021.

"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
kepala daerah dan Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan,
sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan," katanya.

Bau Politik Di sisi lain, pengusaha menilai Anies merevisi besaran UMP demi kepentingan politik
jelang pilpres 2024. "Oh jelas (demi pilpres 2024)," ujar Wakil Ketua Umum Ketenagakerjaan
Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhadji.

28