Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

"Sebetulnya tidak ada diskusi lagi, orang sudah diputus pada 21 november lalu. Dan pada PP
No.36 itu tidak ada perubahan, kalau sudah diputuskan ya sudah," jelasnya.
Selain itu, Hariyadi juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar memberi
sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta. Hariyadi menilai, Anies telah melawan hukum soal
pengupahan dengan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta menjadi
5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen.

"Karena hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif," tegasnya.

Dia menambahkan, dengan adanya revisi dari Anies itu, upaya untuk mengimplementasikan
jaring pengaman sosial (JPS) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman sulit dilakukan. Khususnya,
ketika struktur skala upah di DKI semakin tidak jelas dengan JPS yang terabaikan.

"Karenanya, kami meminta Kemenaker untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang
telah melawan hukum regulasi," jelasnya.

Tak hanya itu, Apindo juga meminta menteri dalam negeri memberikan pembinaan dan sanksi
kepada kepala daerah yang melanggar, termasuk Anies. Utamanya, karena telah melemahkan
sistem pemerintahan.

"Sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014 pasal 272, Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah," ucap Heriyadi.

Lebih jauh, dengan adanya keputusan Anies untuk merevisi besaran nilai UMP pada 2022, pihak
Apindo, mengimbau perusahaan di Jakarta mengabaikannya. Hal itu, kata dia sembari menunggu
keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.

"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 pada 19 November lalu, di
mana kenaikan UMP 0,85 persen," katanya.

Menanggapi desakan dari kalangan pengusaha, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan apakah
Anies Baswedan telah melanggar aturan atau tidak terkait revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022.

"Pada prinsipnya, kami akan mengkoordinasikan hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan
dengan Kemendagri," kata Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadhly Harahap ketika ditanya
sanksi untuk Anies.

Sanksi terhadap Anies, kata dia, akan diberikan Kemendagri. Sebab, semua hal yang menyangkut
pemerintah daerah berada di bawah kewenangan Kemendagri. Bentuk sanksinya diatur dalam
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur, gubernur yang tak menjalankan program strategis nasional
dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian
permanen.
Chairul menjelaskan, penetapan UMP 2022 memang merupakan program strategis nasional.
Dalam prosesnya, penetapan UMP 2022 harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurut Chairul, Gubernur Anies telah melanggar PP tersebut dalam menetapkan UMP DKI 2022.
Untuk diketahui, jika mengacu pada formula dalam PP 36, UMP DKI hanya naik 0,85 persen,
bukan 5,1 persen.

23