Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

neutral - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)) Jadi
kalau tidak ikuti regulasi yang ada, referensi kita Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah

neutral - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)) Kalau
bicara soal upah minimum itu merupakan program strategis nasional yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan oleh kita semua

neutral - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)) Dalam
hal ini yang membina para kepala daerah di UU 23/2014 itu kan Kemendagri, kita harus sinergi
dan komunikasi juga

positive - Tadjudin Nur Effendi (Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada) Tetap
harus dijelaskan formulanya ini

negative - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Eco-nomics and
Finance (Indef)) Kalau dibandingkan negara lain, kenaikan upah di Thailand 3,9 persen pada
2020, China 5,4 persen, Vietnam 7,1 persen. Jadi, menurut saya angka di PP 36/2021 ini sangat
rendah dengan kenaikan upah per tahun di negara-negara lain dan ini pada akhirnya jadi
kontraproduktif, tidak ada insentif untuk pekerja

negative - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Eco-nomics and
Finance (Indef)) Jadi ini semua harus dibuka ke publik, sehingga terlihat siapa yang diuntungkan
dan dirugikan dengan formula seperti ini

neutral - Tadjudin Nur Effendi (Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada) Kenaikan
ini kelihatannya berbau politik, terbaca lah

negative - Tadjudin Nur Effendi (Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada) Tidak
mungkin mereka (kepala daerah) ikuti Anies, tidak mungkin mereka ambil risiko sebesar itu, ini
dia (Anies) main api saja

negative - Tadjudin Nur Effendi (Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada)
Pengusaha akan bawa ke PTUN dan tinggal dilihat apa sudah penuhi administrasi UU belum.
Kalau gubernur langgar UU ya dibatalkan keputusan itu tidak bisa apa-apa lagi, sampai di situ
saja

negative - Tadjudin Nur Effendi (Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada) Karena
tidak semua gubernur punya keberanian yang sama

Ringkasan

Kisruh Upah Minimum Provinsi (UMP) antara buruh, pengusaha, dan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) semakin ramai setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
merevisi keputusannya dengan menaikkan upah dari semula cuma Rp37.749 atau 0,85 persen
menjadi Rp225.667 atau 5,1 persen. Artinya, tahun depan UMP DKI menjadi Rp4.641.854 dari
rencana awal Rp4.453.935. Angka baru ini disambut riang gembira oleh buruh. Tetapi, bikin
pengusaha garuk-garuk kepala karena dinilai tidak sesuai dengan formula di pasal 26 Peraturan
Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan.

27