Page 182 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 182
PENGUSAHA MURKA, ANCAM SERET ANIES KE PENGADILAN JIKA NGOTOT
NAIKKAN UPAH BURUH MENJADI RP 4.641.854
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berencana menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ancaman ini dilakukan jika Gubernur Anies Baswedan
tetap bersikeras menerapkan revisi aturan terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP).
Pasalnya, Apindo menilai revisi aturan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa meminta
persetujuan dari pihak pengusaha. Anies memutuskan untuk merevisi kenaikan UMP Jakarta
tahun depan sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854.
Angka ini meningkat dari jumlah yang ditetapkan dalam Kepgub Nomor 1395 tahun 2021 yakni
Rp 4.453.935. Kenaikan tersebut juga jauh di atas angka yang ditetapkan pemerintah yakni 1,09
persen.
"Kami tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) saja. Kalau sudah ada, kita langsung
gugat," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, dalam
konferensi pers, Senin (20/12).
Apindo mengatakan revisi kenaikan UMP menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
Sebagai catatan, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) nasional pada 2022 sebesar 1,09
persen dihitung berdasarkan formula baru yang diatur dalam PP No 36 tentang Pengupahan.
Terpisah, dilansir dari Antara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghormati
terhadap para pihak jika ada keinginan untuk menggugat secara hukum terkait naiknya UMP
2022.
"Kami hormati apa pun yang dilakukan oleh para pihak. Kami menghargai. Ini kita di era
demokrasi," kata Riza saat ditemui di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara, Minggu (19/12),
dikutip dari Antara.
Kendati demikian, Riza berharap polemik ini bisa diselesaikan dengan jalur musyawarah bukan
melalui jalur meja hijau.
Menurutnya, keputusan naiknya UMP sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.
Berbagai sisi sudah diperhitungkan dimulai dari kondisi perusahaan di DKI hingga keadaan buruh
yang terkena dampak karena pandemi Covid-19.
Riza mengakui keputusan terkait kenaikan UMP DKI tidak bisa menyenangkan semua pihak.
"Mari kita diskusikan apapun masalahnya yang ada di Jakarta ini bisa diselesaikan secara
bersama sama bersinergi berkolaborasi," kata dia.
Sebelumnya, Anies mengatakan evisi kenaikan upah dilakukan demi memberi rasa keadilan bagi
semua pihak.
"Bagi buruh, ada tambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan
ekonomi yang ada saat ini juga menjadi rasional," kata Anies di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta,
Minggu (19/12).
Anies mengatakan, rerata kenaikan upah di DKI Jakarta mencapai 8,6% sebelum pandemic
Covid-19. Namun, UMP tahun 2022 hanya naik Rp 37.749 atau sebesar 0,85% saja.
181
