Page 187 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Apindo hanya berpatokan pada keputusan sebelumnya bahwa UMP di DKI Jakarta hanya naik
0,85 persen atau Rp37.749. Kenaikan 0,85 persen adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) nomor 79 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Kita tidak setuju. Dalam pergub yang melalui dewan pengupahan daerah sudah keluar SK
Gubernur 21 November. Tadi yang Pak Nurzaman bilang, namanya revisi kalau salah. Ini enggak
ada yang salah dengan prosesnya,” ucap Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani saat
konferensi pers pada Senin (20/12/2021).

Hariyadi mengungkapkan, UMP dinaikkan oleh Anies karena mendapat tekanan dari para buruh
melalui berbagai unjuk rasa beberapa waktu lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Anies
membuat keputusan karena ditekan.

“Berubah itu karena tekanan. Bahaya negara dikendalikan dengan tekanan-tekanan. Kita kita
tidak seperti itu. Kita harus lihat secara lebih holistik, secara tatanan aturan yang ada,” kata dia.

Padahal, kenaikan UMP memang harus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 79 tahun
2015 tentang pengupahan, maka aturan yang bisa dipakai adalah PP nomor 36 tahun 2021
tentang pengupahan.

“Ketemu angka 0,89 persen itu ada prosesnya ada aturannya melalui PP 36, tata cara
perhitungannya ada. Jadi itu bukan perkara kita debat-debatan mau berapa,” tuturnya.

Diketahui, Anies menaikkan UMP DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 dari UMP
tahun 2021. Kenaikan ini diubah dari yang sebelumnya hanya 0,85 persen atau Rp37.749.

Keputusan Anies tersebut pun disayangkan oleh para pengusaha karena dianggap melanggar
aturan. Apindo pun hendak menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

186