Page 189 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 189
“Kami akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut,” kata Ketua
Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani dalam keterangan tertulis, Senin (20/12).
Anies dinilai telah menyalahi aturan karena mengajukan revisi aturan pengupahan lewat dari
tenggat waktu yang sudah ditentukan.
“Revisi ini bertentangan dengan pasal 29 (PP 36 Tahun 2021) tentang waktu penetapan upah
minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021,” lanjutnya.
Anies dinilai memutuskan untuk melakukan revisi kenaikan upah melibatkan Apindo DKI Jakarta
selaku bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai pengusaha.
Karena hal tersebut, Apindo meminta untuk para pengusaha di Jakarta untuk tidak mengikuti
aturan revisi yang ditetapkan Anies, melainkan tetap mengikuti aturan dalam Kepgub Nomor
1395 Tahun 2021 yang menetapkan kenaikan UMP masih disepakati sebesar 0,8 persen.
“Kita akan tunggu Kepgub nya akan seperti apa (revisi UMP), begitu Kepgub keluar kita akan
langsung tuntut, ini melanggar, dia Gubernur, harusnya paham sekali masalah ini,” pungkas
Hariyadi.
188
