Page 194 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 194
Judul Ancam Demo Masal Jelang Nataru, Said Iqbal Minta Gubernur Revisi
UMK
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/20/ancam-demo-
masal-jelang-nataru-said-iqbal-minta-gubernur-revisi-umk
Jurnalis Larasati Dyah Utami
Tanggal 2021-12-20 20:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi mogok secara konstitusional yang dibenarkan undang-
undang akan dilakukan oleh ratusan ribu hingga jutaan buruh diluar DKI dan Jogjakarta
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi akan dimulai tanggal 22/23 Desember ini, karena akan
ada libur panjang, aksi akan dilanjutkan pada 5 Januari dan seterusnya sampai para Gubernur
merevisi SK Gubernur tentang UMK
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ridwan Kamil harus berani meletakkan hukum diatas
kepentingan politik. Bupati Karawang sudah merekomendasikan 6,7 persen kenaikan UMK
Karawang. Bupati Kabupaten Bekasi sudah memutuskan rekomendasi 5 sekian persen kenaikan
UMK Bekasi
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ridwan Kamil harus berani meletakkan hukum diatas
kepentingan politik. Bupati Karawang sudah merekomendasikan 6,7 persen kenaikan UMK
Karawang.
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Begitu pula walikota Bekasi, begitu pula walikota dan bupati
Bogor, Purwakarta, Karawang, Subang
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Begitu pula walikota Bekasi, begitu pula walikota dan bupati
Bogor, Purwakarta, Karawang, Subang.
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Walikota Tangerang sebelumnya sudah merekomendasikan
kenaikan upah mendekati angka 7 persen, dan itu disetujui APINDO Kabupaten Tangerang,
Bupati juga sudah, Tangsel (sudah setuju), kembalikan semua
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami minta Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten,
Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, harus menaikkan UMK sesuai rekomendasi
sebelumnya dari Bupati/Walikota di masing-masing provinsi tersebut
193