Page 198 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 198

Judul               Anies Revisi Kenaikan UMP DKI Jakarta 2022, Pengusaha: Ini Tindakan
                                    Melawan Hukum
                Nama Media          suaramerdeka.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042197605/anies-revisi-
                                    kenaikan-ump-dki-jakarta-2022-pengusaha-ini-tindakan-melawan-
                                    hukum
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-20 20:23:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative  -  Ketua  Umum  Apindo  (Ketua  Umum  Apindo)  Apindo  bersama  Kadin,  meminta
              Kementerian  Ketenagakerjaan  untuk  memberikan  sanksi  kepada  kepala  daerah  yang  telah
              melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam hal pengupahan

              neutral - Ketua Umum Apindo (Ketua Umum Apindo) Kami juga mengimbau perusahaan untuk
              tidak  menerapkan  revisi  UMP  DKI  yang  telah  diumumkan  Gubernur  DKI  sambil  menunggu
              keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap

              negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Sangat
              aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya yang
              sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah

              positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Kiranya
              Bapak Anies Baswedan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu UU Cpta Kerja dan PP
              36/2021 tentang Pengupahan
              neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Artinya
              clear itu tidak memenuhi prasyarat tripartit untuk ditetapkan Pak Anies. Kami dari pengusaha
              tetap mengacu pada pedoman yang pertama. Itu yang kami anggap sah sesuai regulasi yang
              ada di Indonesia


              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) DKI
              Jakarta.  Anies  Baswedan  menaikkan  UMP  DKI Jakarta  menjadi  Rp4.641.854  naik  hingga  5,1
              persen dari UMP sebelumnya. Padahal sebelumnya, penetapan UMP serentak di seluruh provinsi
              di Indonesia telah ditetapkan. Sebelumnya, UMP DKI Jakarta hanya naik sebesar 0,85 persen
              atau sekitar Rp 37.749 menjadi Rp4.452.72.

                                                           197
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203