Page 200 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 200
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan,
Adi Mahfudz menilai bahwa putusan revisi UMP DKI Jakarta itu keluar dari jalur yang telah
disepakati bersama.
Ia menyebut bahwa keputusan Anies untuk merevisi UMP tersebut sangat disayangkan, karena
hal itu akan berdampak pada kepastian hukum dalam berinvestasi.
"Sangat aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya
yang sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah,"
ucapnya.
Adi berujar bukan masalah naik turunnya, tetapi dengan adanya perubahan tersebut, pihaknya,
selaku pelaku usaha kurang bisa memproyeksikan jalannya usaha itu.
Adi menuturkan revisi UMP tersebut tentu akan berdampak pada sejumlah kegiatan usaha, mulai
dari pembelian bahan produksi, proses produksi, manajemen hingga pelayanan.
"Kiranya Bapak Anies Baswedan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu UU Cpta Kerja
dan PP 36/2021 tentang Pengupahan," pintanya.
Menurut Adi pihaknya akan tetap mengedepankan dialog dengan serikat pekerja dan buruh
terkait keputusan pengupahan.
Hal itu lantaran keputusan revisi yang disampaikan Anies hanya berdasarkan diskusi dengan
satu-dua serikat pekerja saja.
"Artinya clear itu tidak memenuhi prasyarat tripartit untuk ditetapkan Pak Anies. Kami dari
pengusaha tetap mengacu pada pedoman yang pertama. Itu yang kami anggap sah sesuai
regulasi yang ada di Indonesia," pungkasnya.
199
