Page 202 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

TUNTUT KEPALA DAERAH LAIN NAIKKAN UMP SEPERTI ANIES, KSPI ANCAM GELAR
AKSI BURUH YANG LEBIH BESAR
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh akan kembali
menggelar aksi massa dengan eskalasi yang besar apabila seluruh gubernur di Indonesia tidak
merevisi upah minimum seperti di DKI Jakarta.

Menurut dia, seharusnya para kepala daerah dapat melakukan hal yang sama seperti Gubernur
DKI dan Yogyakarta untuk menaikkan upah minimumnya.

"Aksi akan dimulai tanggal 22-23 Desember ini, karena akan ada libur panjang, aksi akan
dilanjutkan pada 5 Januari dan seterusnya sampai para Gubernur merevisi surat keputusan (SK)
Gubernur tentang UMK," ujar Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).

Iqbal mengatakan, aksi mogok itu akan dilakukan ratusan ribu hingga jutaan buruh selain yang
ada di Jakarta dan Yogyakarta.

Menurut Iqbal, gubernur daerah lainnya seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sumatera Utara, hingga Kepulauan Riau harus mengikuti langkah gubernur DKI Jakarta dan
Yogyakarta terkait revisi upah minimum tersebut.

Bahkan dia juga meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berani menaikkan upah
minimum karena Jawa Barat merupakan daerah dengan industri terbesar di Asia Tenggara.

Lebih lanjut Iqbal menyesalkan dan mengecam rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
yang akan menggugat Pemprov DKI Jakarta terkait kenaikan upah UMP DKI sebesar 5,1 persen.

Menurut Iqbal, sikap Apindo tersebut akan membuat aksi buruh turun ke jalan lebih luas di
wilayah lainnya di Indonesia.

"Sikap KSPI dan buruh Indonesia menyesalkan dan mengecam terkait rencana Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Apindo terhadap surat keputusan (SK) Gubernur tentang upah minimum
tahun 2022 karena akan berpotensi menimbulkan eskalasi aksi buruh yang meluas tidak hanya
di DKI tapi di seluruh Indonesia," ujar dia.

Iqbal juga mempertanyakan siapa yang diwakili Apindo atas sikap tersebut.

Dia juga mempertanyakan apakah Apindo mengetahui tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar 4-5 persen sehingga upah minimum akan menjadi dasar.

"Jadi kalau Apindo ingin PTUN-kan (SK Gubernur) coba periksa dulu perusahaan mana saja yang
mau PTUN-kan? Jangan menyiram bensin ke dalam api, nanti eskalasi perlawanan buruh makin
keras terus," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta
Nurjaman menyatakan keberatan dengan keputusan UMP tersebut dan berencana menggugat
ke PTUN.

"Kami sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut," ujar Nurjaman.

Pihaknya menolak keras keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen karena selain
memberatkan pelaku usaha, tetapi juga menyalahi aturan.

Menurut dia, keputusan Anies tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021, yang menyebut bahwa seluruh pemerintah provinsi di Indonesia harus
menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.

201