Page 199 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

ANIES REVISI KENAIKAN UMP DKI JAKARTA 2022, PENGUSAHA: INI TINDAKAN
MELAWAN HUKUM

SUARAMERDEKA.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah
Minimum Provinsi ( UMP ) DKI Jakarta.

Anies Baswedan menaikkan UMP DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854 naik hingga 5,1 persen dari
UMP sebelumnya.
Padahal sebelumnya, penetapan UMP serentak di seluruh provinsi di Indonesia telah ditetapkan.

Sebelumnya, UMP DKI Jakarta hanya naik sebesar 0,85 persen atau sekitar Rp 37.749 menjadi
Rp4.452.72.

Dikutip dari pikiran-rakyat.com pada Senin, 20 desember 2021, Asosiasi Pengusaha Indonesia (
Apindo ) bersama Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia meminta Gubernur Anies
Baswedan dikenai sanksi atas keputusannya merevisi upah minimun provins ( UMP ) DKI Jakarta
tahun 2022.

Atas putusan revisi UMP DKI Jakarta tersebut, kalangan pengusaha itu meminta Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memberikan sanksi kepada Anies
Baswedan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menuturkan bahwa permintaan pemberian sanksi
terhadap Anies Baswedan itu karena dinilai telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan.

" Apindo bersama Kadin, meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam
hal pengupahan," kata Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers pada Senin, 20 Desember
2021.
Keputusan merevisi UMP itu, berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi hubungan
industrial dan perekonomian nasional.

Hariyadi mengatakan dunia usaha juga meminta kepada Mendagri, agar memberikan pembinaan
atau saknsi kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014,
Pasal 373.

Selain itu, kalangan pengusaha juga rencananya akan melakukan gugatan terkait aturan revisi
UMP tersebut ke Pegadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) yang dikoordinasikan oleh Apindo DKI
Jakarta.

Akan tetapi, Hariyadi menyebut bahwa rencana gugatan ke PTUN itu akan dilakukan setelah
revisi UMP resmi diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) terbit.

Dalam pernyataan itu, Hariyadi pun mengimbau kepada para pengusaha agar tidak menerapkan
revisi UMP sebagaimana yang telah diumumkan oleh Gubernur Anies Baswedan baru-baru ini.
"Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI yang telah
diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap,"
ujarnya.

198