Page 195 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Ringkasan

Seluruh Gubernur di Indonesia, khususnya di pulau Jawa diminta ikut merevisi upah minimum
kabupaten/kota (UMK), sebagaimana yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal
melalui YouTube Bicaralah Buruh pada Minggu (19/12/2021).

ANCAM DEMO MASAL JELANG NATARU, SAID IQBAL MINTA GUBERNUR REVISI
UMK

Seluruh Gubernur di Indonesia, khususnya di pulau Jawa diminta ikut merevisi upah minimum
kabupaten/kota (UMK), sebagaimana yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal
melalui YouTube Bicaralah Buruh pada Minggu (19/12/2021).

Ia mengancam jika para Gubernur yang ia sebut tidak mau merevisi SK Gubernur tentang UMK,
maka buruh akan melakukan aksi massa dan eskalasi tersebut akan terus meningkat.

"Aksi mogok secara konstitusional yang dibenarkan undang-undang akan dilakukan oleh ratusan
ribu hingga jutaan buruh diluar DKI dan Jogjakarta," kata Said Iqbal.

"Aksi akan dimulai tanggal 22/23 Desember ini, karena akan ada libur panjang, aksi akan
dilanjutkan pada 5 Januari dan seterusnya sampai para Gubernur merevisi SK Gubernur tentang
UMK," jelasnya.

Said Iqbal menyebut Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur
Jawa Timur, Gubernur Sumatera Utara, hingga Gubernur Keppri dalam statementnya.

Secara khusus, Said Iqbal juga menyebut nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan
meminta Gubernur Jawa Barat itu untuk berani merevisi UMK Jabar.
"Ridwan Kamil harus berani meletakkan hukum diatas kepentingan politik. Bupati Karawang
sudah merekomendasikan 6,7 persen kenaikan UMK Karawang." "Bupati Kabupaten Bekasi
sudah memutuskan rekomendasi 5 sekian persen kenaikan UMK Bekasi," ucapnya.

"Begitu pula walikota Bekasi, begitu pula walikota dan bupati Bogor, Purwakarta, Karawang,
Subang." Ia juga meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk tidak meletakkan kekuasaan
diatas hukum.

"Walikota Tangerang sebelumnya sudah merekomendasikan kenaikan upah mendekati angka 7
persen, dan itu disetujui APINDO Kabupaten Tangerang, Bupati juga sudah, Tangsel (sudah
setuju), kembalikan semua," ujarnya.

Said Iqbal mengatakan, karena itu ia meminta seluruh Gubernur, khususnya di Jawa (selain
Gubernur DKI Jakarta dan Jogjakarta) menaikan UMK.

"Kami minta Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa
Timur, harus menaikkan UMK sesuai rekomendasi sebelumnya dari Bupati/Walikota di masing-
masing provinsi tersebut," ujarnya.

Said Iqbal juga memuji apa yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan merupakan contoh
meletakkan hukum diatas kepentingan politik. Ia berujar kenaikan UMP sebesar 5,1 persen atau
senilai Rp 225 ribu di DKI Jakarta akan menguntungkan pengusaha. Hal tersebut dikarenakan
akan terjadi pertumbuhan daya beli.(*).

194