Page 178 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Said Iqbal mengatakan justru perusahaan asing tersebut mendukung kenaikan UMP 2022
tersebut karena dapat mendorong daya beli para buruh.
" Dalam diskusi ringan UMP dengan mereka (perusahaan asing dan multinasional), justru
menyayangkan sikap pemerintah dan Apindo yang tidak memberikan rasa keadilan dan
mencermati perkembangan pertumbuhan ekonomi," ujar Said Iqbal saat konferensi pers daring,
Senin (20/12/2021).

Menurutnya saat ini ekonomi Indonesia sedang membaik, justru itu kenaikan UMP harusnya jauh
lebih baik dari tahun lalu.

Ia juga menjelaskan selama ini hubungan industrial antar buruh dan perusahaan asing juga baik-
baik saja meski ada kenaikan UMP.

Untuk itu, pihaknya menyatakan agar Apindo segera menyosialisasikan keputusan Anies
Baswedan tersebut kepada pihak pengusaha.

Jika memang ada usaha yang keberatan dengan UMP tersebut seperti masih terdampak pandemi
Covid-19, maka tak perlu mengikuti aturan itu. Hanya tinggal membuktikan bahwa 2 tahun
berturut-turut merugi sehingga tak diwajibkan menaikkan UMP.

"Apindo agar segera sosialisaikan ke pegusaha, silahkan mereka naikkan UMP di DKI Jakarta
bagi yang mampu. Bagi tak mampu atau UMKM memang tak perlu naik," ucapnya.

Seperti diketahui, Apindo berencana menggugat aturan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua Umum Asosiasai Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan
Gubernur DKI Jakarta telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama
Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai
cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.

" Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021," tutur Hariyadi saat
konferensi pers daring, Senin (20/12/2021).

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP
DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususunya Apindo DKI Jakarta
yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha (pengusaha).

Ia mengatakan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut maka upaya untuk mengembalikan prinsip
Upah Minimum sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS atau Social Safety Net ) bagi pekerja pemula
tanpa pengalaman tidak terwujud dan kembali menjadi Upah Rata-rata, sehingga penerapan
Struktur Skala Upah akan sulit dilakukan karena ruang/jarak antara UM dengan Upah diatas UM
menjadi kecil.[].

177