Page 176 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 176
2024 ada jilid 10 mungkin. Itu yang kami khawatirkan, kan tidak karu-karuan. Yang kami
persoalkan adalah mekanisme yang tidak benar dilakukan Pak Anies," katanya.
Asosiasi pengusaha yang tergabung dalam Apindo sudah menyatakan keberatan atas kenaikan
upah minimum di Ibu Kota pada 2022 yang terbaru. Pengusaha bahkan menggugatnya ke
pengadilan.
"PP No 36 Tahun 2021 itu tidak mengenal perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan," ucap
Ketua Umum Apindo, Hariyadi dikutip dari Kompas TV.
Ia bilang, keputusan Pemprov DKI Jakarta membuat dunia usaha cemas. Bahkan, menurut
Hariyadi, kebijakan UMP DKI Jakarta 2022 itu bisa jadi preseden buruk apabila Anies Baswedan
ingin maju dalam persaingan di Pilpres 2024.
"Ini strong message ya dari kita. Bahwa pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada
pelanggaran itu nanti akan jadi catatan, apalagi kalau mau nyapres," tegasnya.
Saat ini, Apindo dan Kadin Jakarta tengah menunggu Peraturan Gubernur terkait revisi UMP
Jakarta 2022. Jika Pergubnya keluar, mereka akan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebelumnya, Apindo juga mengimbau kepada seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak mengikuti
UMP Jakarta 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, senilai Rp 4,64 juta.
Imbauan ini menyusul adanya revisi kenaikan UMP DKI Jakarta oleh Anies dari yang hanya naik
0,85 persen menjadi 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667 dari UMP 2021.
Hariyadi Sukamdani mengatakan, kenaikan upah tersebut melanggar aturan yang berlaku yakni
PP Nomor 36 tahun 2021, sehingga pihaknya bakal menggugat Anies ke PTUN.
"Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum
DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap," kata Hariyadi. Hariyadi menuturkan, revisi besaran upah bertentangan dengan
Pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum yang selambatnya ditetapkan pada 21
November 2021.
Apalagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan revisi secara sepihak, tanpa pendapat dunia
usaha. Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur
dunia usaha (pengusaha) merass tidak diajak berpartisipasi. Dia mengimbau, pengusaha hanya
perlu mengikuti aturan sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun
2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021.
"Jadi kita akan menunggu hasil keputusan PTUN itu dan selama menunggu, maka kami imbau
seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak menerapkan revisi tersebut, karena sudah melanggar
ketentuan PP," beber dia.
Lebih lanjut dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberi sanksi
kepada kepala daerah, dalam hal ini Anies Baswedan, karena telah melawan hukum regulasi
ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan.
Dia pun meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembinaan atau
sanksi kepada Anies karena tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.
"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial
dan perekonomian nasional," pungkas Hariyadi.
175
