Page 172 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 172
Judul Anies Naikkan UMP DKI Rp 225.667, Apindo: Sangat Aneh Pak
Gubernur
Nama Media merahputih.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://merahputih.com/post/read/anies-naikkan-ump-dki-rp-225-667-
apindo-sangat-aneh-pak-gubernur
Jurnalis Angga Yudha Pratama
Tanggal 2021-12-20 21:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kalangan pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas keputusannya
merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.Wakil Ketua Umum Kadin
Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menilai revisi UMP DKI Jakarta keluar dari jalur
yang telah disepakati bersama. Ia pun menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta karena
hal itu akan berdampak pada kepastian hukum dalam berinvestasi.
ANIES NAIKKAN UMP DKI RP 225.667, APINDO: SANGAT ANEH PAK GUBERNUR
Merahputih.com - Kalangan pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
atas keputusannya merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.Wakil Ketua
Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menilai revisi UMP DKI Jakarta
keluar dari jalur yang telah disepakati bersama. Ia pun menyayangkan keputusan Gubernur DKI
Jakarta karena hal itu akan berdampak pada kepastian hukum dalam berinvestasi.
"Sangat aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya
yang sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah,"
ujar Adi dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (20/12).
Ia menegaskan kalangan pengusaha kurang bisa memproyeksikan jalannya usaha itu sendiri
akibat keputusan Anies tersebut. Selain itu, revisi UMP tersebut tentu juga berdampak pada
sejumlah kegiatan usaha, mulai dari pembelian bahan produksi, proses produksi, manajemen
hingga pelayanan.
"Kiranya Bapak Anies Baswedan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu UU Cipta Kerja
dan PP 36/2021 tentang Pengupahan," katanya.
171
