Page 175 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim
yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan nilai upah minimum provinsi ( UMP )
2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 (UMP Jakarta 2022). Sedangkan
UMP 2021 DKI Jakarta berada di angka Rp 4.416.186. Kebijakan menaikkan UMP Jakarta 2022
sebesar 5,1 persen merupakan revisi dari keputusan sebelumnya, di mana pada pertengahan
bulan November lalu Anies sudah menaikkan UMP sekitar 0,85 persen atau sebesar Rp 38 ribuan,
meski kemudian Anies Baswedan meralatnya.

ANIES BASWEDAN REVISI UMP DKI, PENGUSAHA DUGA DEMI PILPRES 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan nilai upah minimum provinsi ( UMP )
2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 (UMP Jakarta 2022). Sedangkan
UMP 2021 DKI Jakarta berada di angka Rp 4.416.186. Kebijakan menaikkan UMP Jakarta 2022
sebesar 5,1 persen merupakan revisi dari keputusan sebelumnya, di mana pada pertengahan
bulan November lalu Anies sudah menaikkan UMP sekitar 0,85 persen atau sebesar Rp 38 ribuan,
meski kemudian Anies Baswedan meralatnya.
Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyatakan
keberatan atas kenaikan upah minimum di Ibu Kota pada 2022 yang terbaru. Asosiasi pengusaha
bahkan menyindir adanya dugaan kepentingan politik di balik revisi upah minimum provinsi
(UMP) DKI Jakarta tahun 2022.
"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz dikutip dari Antara,
Senin (20/12/2021).

Terlebih, lanjut Adi, Anies Baswedan beberapa waktu sebelumnya menyurati Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI
Jakarta.

"Padahal tidak ada korelasinya. Kalau mau minta perbaikan formula itu karena itu PP yang
ditanda tangani Presiden, langsung saja ke Pak Presiden, kira-kira begitu," katanya.

Adi menilai dampak revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau
naik Rp 225.667 dari UMP 2021, sangat membingungkan kalangan pengusaha. Pasalnya, masih
menurut dia, hitungan rencana bisnis akan jadi tidak karuan karena kebijakan yang berubah-
ubah.

"Investor dan kami sebagai pelaku usaha itu satu kata kuncinya, kepastian hukum dari
pemerintah. Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lha ini Pak Anies berubah-ubah,"
katanya. Adi mengatakan mekanisme penentuan upah minimum provinsi harus dilakukan melalui
mekanisme tripartit yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang di dalamnya ada
unsur akademisi dan pakar. Kalangan pengusaha pun, lanjut dia, hanya akan menerima
penetapan UMP sebelum revisi karena ditetapkan melalui mekanisme yang sesuai aturan.
"Penetapan UMP pertama yang deadline sebelum 21 November itu sudah melalui mekanisme
yang ada. Pas, sah, kami bisa terima. Tapi kok ada jilid kedua. Jangan-jangan nanti mendekati

174