Page 180 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 180

"Pihak Apindo jangan menyiram bensin ke dalam api, kalau enggak perlawanan buruh makin
              keras. Semakin meluas diseluruh daerah Indonesia," seru Said Iqbal saat konferensi pers daring,
              Senin (20/12/2021).

              Menurut Said Iqbal, perhitungan Anies sama sekali tak merugikan pihak pengusaha. Dengan
              UMP yang naik 5,01 persen maka akan meningkatkan daya beli, sehingga akan berkontribusi
              pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai proyeksi pemerintah.

              " Seorang pemimpin daerahnya, hingga tingkat nasional harus mempertimbangkan daya beli.
              Naiknya UMP sebesar 5,01 persen sudah memproyeksikan akan terjadi peningkatan konsumsi.
              Ini seiring dan seirama dengan target pertumbuhan ekonomi 5 persen ditahun 2022," terangnya.

              Seperti diketahui, Apindo berencana menggugat aturan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut ke
              Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

              Ketua  Umum  Asosiasai  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Hariyadi  B.  Sukamdani  mengatakan
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat
              ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26
              mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah Minimum Provinsi.

              " Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
              yang  selambat-lambatnya  ditetapkan  pada  tanggal  21  November  2021,"  ujar  Hariyadi  saat
              konfrensi pers daring, Senin (20/12/2021).

              Ia mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi
              UMP  DKI  Jakarta  2022 tanpa  memperhatikan pendapat  dunia  usaha,  khususnya  Apindo  DKI
              Jakarta  yang  menjadi  bagian  dari  Dewan  Pengupahan  Daerah  sebagai  unsur  dunia  usaha
              (pengusaha).

              Ia menjelaskan dengan adanya revisi UMP DKI Jakarta 2022, maka upaya untuk mengembalikan
              prinsip Upah Minimum sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS atau Social Safety Net) bagi pekerja
              pemula  tanpa  pengalaman  tidak  terwujud  dan  kembali  menjadi  Upah  Rata-rata  sehingga
              penerapan Struktur Skala Upah akan sulit dilakukan karena ruang/jarak antara UM dengan Upah
              diatas UM menjadi kecil.[].
































                                                           179
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185