Page 174 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Anies Baswedan Revisi UMP DKI, Pengusaha Duga Demi Pilpres 2024
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/12/20/210300826/anies-
baswedan-revisi-ump-dki-pengusaha-duga-demi-pilpres-2024
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2021-12-20 21:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Apakah
revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas

neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Padahal
tidak ada korelasinya. Kalau mau minta perbaikan formula itu karena itu PP yang ditanda tangani
Presiden, langsung saja ke Pak Presiden, kira-kira begitu

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Investor
dan kami sebagai pelaku usaha itu satu kata kuncinya, kepastian hukum dari pemerintah.
Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lha ini Pak Anies berubah-ubah

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Penetapan
UMP pertama yang deadline sebelum 21 November itu sudah melalui mekanisme yang ada. Pas,
sah, kami bisa terima. Tapi kok ada jilid kedua. Jangan-jangan nanti mendekati 2024 ada jilid 10
mungkin. Itu yang kami khawatirkan, kan tidak karu-karuan. Yang kami persoalkan adalah
mekanisme yang tidak benar dilakukan Pak Anies

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) PP No 36 Tahun 2021 itu tidak mengenal
perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Ini strong message ya dari kita. Bahwa
pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada pelanggaran itu nanti akan jadi catatan,
apalagi kalau mau nyapres

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta
untuk tidak menerapkan revisi upah minimum DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI,
sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Jadi kita akan menunggu hasil keputusan PTUN
itu dan selama menunggu, maka kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak
menerapkan revisi tersebut, karena sudah melanggar ketentuan PP

173