Page 263 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 263
Khairul mengatakan PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan merupakan turunan dari UU Cipta
Kerja. Ia mengatakan formula di beleid itu juga sudah sesuai dengan data Badan Pusat Statistik
atau BPS. Sehingga, menurut Kemnaker, ketentuan tersebut harusnya ditaati dan dilaksanakan.
"Yang pasti pelaksanaannya yang berkaitan dengan substansi upah, Kemnaker akan mengawal
pemberlakuan PP 36/2021 soal upah," ujar Khairul.
Kemnaker juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait adanya kebijakan
pemerintah daerah yang tak sesuai dengan beleid Kemnaker tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667
dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.
Keputusan itu pun dipersoalkan salah satunya oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo.
Apindo menilai Anies telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara
perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi.
"Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021," ujar Ketua Umum
Apindo Hariyadi Sukamdani.
Hariyadi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta yang
menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha.
Dewan Pengupahan Daerah terdiri dari unsur tripartit, antara lain pemerintah, serikat pekerja,
dan pengusaha.
262
