Page 266 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 266
Judul Pengusaha Diminta Tak Patuhi Anies Baswedan soal Kenaikan UMP
Nama Media askara.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.askara.co/read/2021/12/20/24388/pengusaha-diminta-
tak-patuhi-anies-baswedan-soal-kenaikan-ump-
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 18:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk
tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kami tunggu pergub-nya, kalau sudah ada
langsung kami ajukan (gugatan ke PTUN). Jadi begitu pergub keluar, Apindo dan Kadin DKI akan
langsung lakukan gugatan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Untuk surat segera kami siapkan bahwa terhadap
langkah tersebut, kami merasa keberatan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Maka ruang untuk menerapkan struktur dan skala
upah jadi sulit, karena ruang untuk (kenaikan) upah pekerja di atasnya jadi sempit
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
mengimbau para pengusaha di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan upah minimum provinsi
(UMP) sesuai hasil revisi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengumumkan kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta naik sebesar 5,1 persen atau Rp225.667, pada Sabtu
(18/12) lalu. Terkait hal itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia mengimbau para pengusaha di DKI Jakarta untuk tidak
menerapkannya.
PENGUSAHA DIMINTA TAK PATUHI ANIES BASWEDAN SOAL KENAIKAN UMP
ASKARA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia mengimbau para pengusaha di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan upah minimum
265
