Page 270 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 270
Judul Apindo Desak Menaker dan Mendagri Sanksi Anies yang Revisi UMP
DKI 2022
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/apindo-desak-menaker-dan-
mendagri-sanksi-anies-yang-revisi-ump-dki-2022-1x9Bu44DHdZ
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 18:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI
untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum regulasi
Ketenagakerjaan, terutama pengupahan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk
memberikan pembinaan atau sanksi kepada Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak
memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kita tunggu Pergub-nya seperti apa. Kalau
Pergub-nya keluar, kita langsung ajukan gugatan
Ringkasan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ), Hariyadi Sukamdani meminta agar
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah dan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito
Karnavian memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang melanggar regulasi Ketenagakerjaan
perihal pengupahan, termasuk di dalamnya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia telah menyatakan satu pandangan yang menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan telah melanggar PP Nomor 36 Tahun 2021 karena kebijakannya yang merevisi UMP
DKI Jakarta menjadi 5,1 persen.
APINDO DESAK MENAKER DAN MENDAGRI SANKSI ANIES YANG REVISI UMP DKI
2022
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ), Hariyadi Sukamdani meminta agar
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah dan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito
269
