Page 275 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 275
Judul Perusahaan Diminta Tak Terapkan Revisi UMP DKI, Tunggu Putusan
PTUN
Nama Media merahputih.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://merahputih.com/post/read/perusahaan-diminta-tak-terapkan-
revisi-ump-dki-tunggu-putusan-ptun
Jurnalis Angga Yudha Pratama
Tanggal 2021-12-20 18:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kalangan pengusaha memberikan respons atas revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2022 Jakarta. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen menjadi Rp 4,64 juta.
Pengusaha akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
yang dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta. Namun, gugatan baru akan dilayangkan setelah
revisi UMP resmi diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) terbit.
PERUSAHAAN DIMINTA TAK TERAPKAN REVISI UMP DKI, TUNGGU PUTUSAN PTUN
- Kalangan pengusaha memberikan respons atas revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2022 Jakarta. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen menjadi Rp 4,64 juta.
Pengusaha akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
yang dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta. Namun, gugatan baru akan dilayangkan setelah
revisi UMP resmi diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) terbit.
"Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI yang telah
diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap," ujar
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers
daring di Jakarta, Senin (20/12).
Selain akan mengajukan gugatam, kalangan pengusaha juga meminta Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memberikan sanksi kepada Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan atas keputusannya merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta
tahun 2022. Anies dinilai telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan.
"Terutama dalam hal pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak
kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional," beber dia.
274
