Page 279 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Tak Terima UMP Jakarta Dinaikkan, Pengusaha Mengadu ke
Pemerintah Pusat
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1822698/tak-terima-
ump-jakarta-dinaikkan-pengusaha-mengadu-ke-pemerintah-pusat
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2021-12-20 18:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim
tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Intinya pemerintah pusat harus melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kami juga mengimbau seluruh perusahaan di
Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan
PTUN berkekuatan hukum tetap, namun tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.
1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan yang menaikkan UMP sebesar 5,1%. Apindo meminta Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri bertindak terkait persoalan tersebut. "Karena hal
tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
nasional," ujar Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).

TAK TERIMA UMP JAKARTA DINAIKKAN, PENGUSAHA MENGADU KE PEMERINTAH
PUSAT

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan yang menaikkan UMP sebesar 5,1%. Apindo meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri bertindak terkait persoalan
tersebut.

278