Page 282 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 282
sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena merevisi ketetapan upah minimum
provinsi (UMP) Jakarta 2022.
Menurut Hariyadi, revisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1 persen dari sebelumnya sebesar 0,8
persen melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi kepada kepala
daerah yang telah melawan hukum ketenagakerjaan, terutama pengupahan," kata Hariyadi
dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).
Ia mengatakan, keputusan ini berpotensi mengacaukan iklim perekonomian di Indonesia "Karena
hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif," kata Hariyadi.
Apindo juga meminta agar Mendagri membina Anies karena dianggap tidak memahami peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan
yang kini berjalan.
"Sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014, Pasal 373 yang intinya pemerintah pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," tutur Hariyadi.
Terakhir, Apindo meminta seluruh perusahaan di Jakarta tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 yang ditetapkan Anies senilai 5,1 persen dan menerapkan kenaikan UMP 0,85
persen sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021.
Hariyadi mengatakan, Apindo berencana menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) setelah Peraturan Gubernur (Pergub) dirilis oleh Anies.
281
