Page 281 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Apindo Minta Menaker dan Mendagri Beri Sanksi Anies Baswedan
karena Revisi UMP Jakarta 2022
Nama Media kompas.tv
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/243601/apindo-minta-menaker-dan-
mendagri-beri-sanksi-anies-baswedan-karena-revisi-ump-jakarta-2022
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 18:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan
RI untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum ketenagakerjaan,
terutama pengupahan

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Karena hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak
kondusif

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014, Pasal
373 yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah

Ringkasan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan sanksi kepada
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena merevisi ketetapan upah minimum provinsi (UMP)
Jakarta 2022. Menurut Hariyadi, revisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1 persen dari sebelumnya
sebesar 0,8 persen melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. "Meminta
kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang
telah melawan hukum ketenagakerjaan, terutama pengupahan," kata Hariyadi dalam konferensi
pers, Senin (20/12/2021).

APINDO MINTA MENAKER DAN MENDAGRI BERI SANKSI ANIES BASWEDAN
KARENA REVISI UMP JAKARTA 2022

JAKARTA, - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan

280