Page 280 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 280
"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian nasional," ujar Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin
(20/12/2021).
Selain ke Kemenaker, Hariyadi mengatakan bahwa pengusaha juga meminta agar Menteri Dalam
Negeri memberikan pembinaan kepada Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak memahami
peraturan perundangan dalam masalah ini.
"Intinya pemerintah pusat harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah," tegas Hariyadi.
Pengusaha menilai keputusan Anies tak sesuai dengan regulasi Pengupahan yang berlaku saat
ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26
mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.
Selain itu revisi ini dinilai bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021. Pemprov DKI Jakarta
disebut secara sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat
dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan
Daerah sebagai unsur dunia usaha.
Karena itu, Apindo menurutnya akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan perubahan tersebut.
"Kami juga mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, namun tetap
mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19
November 2021," pungkasnya.
279
