Page 284 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 284
Dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta pada hari Senin, 20 Desember 2021, Anies Baswedan
meminta semua pihak untuk menyikapi revisi UMP DKI Jakarta tersebut dengan objektik.
Anies Baswedan menuturkan bahwa keputusan untuk menaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar
5,1 persen dari yang semula 0,8 persen itu, didasarkan pada ekonomi yang sudah mulai
bergerak.
"Cobalah objektif, tahun lalu dalam situasi sulit saja 3,3 persen. Tahun ini ekonominya sudah
bergerak masak kita masih mengatakan 0,8 persen itu sebagai angka yang pas. Ini akal sehat
saja," kata Anies Baswedan Senin, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Lebih lanjut, Anies pun mengatakan bahwa sebelum menetapkan UMP 2022 naik 5,1 persen atau
nominalnya naik Rp225.667 menjadi Rp4.641.854, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan
pengkajian ulang.
Kenaikan UMP 2022 ini, ujarnya, lebih besar dari UMP 2021 mencapai Rp4.416.186 dan juga
lebih besar dari yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749.
Ia menambahkan, revisi UMP 2022 yang naik itu juga didasarkan pada indikator inflasi dan
pertumbuhan ekonomi.
"Jadi rasa keadilan jelas terganggu, karena itulah kita kaji, sehingga akhirnya keluar angka
tersebut. Dari inflasi dan dari pertumbuhan. Dari situ kemudian keluar angka 5,1 persen,"
imbuhnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Sabtu, 18 Desember 2021, Anies merevisi UMP
tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.
Anies menjelaskan keputusan itu juga didasari atas kajian ulang dan pembahasan kembali
bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah
mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta.
Gubernur Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas
keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (Kadin) meminta Mendagri dan Menaker untuk memberikan sanksi kepada Anies atas
revisi UMP DKI Jakarta tersebut.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menuturkan bahwa permintaan pemberian sanksi
terhadap Anies itu karena dinilai telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan.
"Apindo bersama Kadin, meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam
hal pengupahan," kata Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers Senin.
Haryadi mengungkapkan bahwa hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi
hubungan industrial dan perekonomian nasional.***.
283
