Page 286 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 286
Seperti diketahui, Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI
Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667 dari UMP 2021.
Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp4.641.854.
Untuk itu, Hariyadi Sukamdani meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan
pembinaan atau sanksi kepada Kepala Daerah.
Dalam hal ini, Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014,
Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Pihaknya juga meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi
kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama
Pengupahan. Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha
dan perekonomian nasional.
" Selain itu kami (Apindo) menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut,"
jelasnya.
Menurut pandangan Apindo, Gubernur DKI Jakarta, telah melanggar regulasi Pengupahan yang
berlaku saat ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum
provinsi.
Tak hanya itu, revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.
285
