Page 290 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 290

Judul               Anies Tabrak Aturan Naikkan UMP, Pengamat: Pencitraan untuk Pilpres
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/20/17571291/anies-
                                    tabrak-aturan-naikkan-ump-pengamat-pencitraan-untuk-pilpres
                Jurnalis            Ihsanuddin
                Tanggal             2021-12-20 17:57:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000

                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Adi Prayitno (Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia) Ya jelas lah itu pencitraan
              dengan mengesankan berpihak kepada buruh yang selama ini menuntut kenaikan UMP

              negative  -  Adi  Prayitno  (Direktur  Eksekutif  Parameter  Politik  Indonesia)  Tapi  menurut  saya
              tanggung  sih  naiknya.  Sekalian  kadung  melanggar  aturan,  naikkan  saja 50  persen  atau  100
              persen supaya banyak yang tepuk tangan

              neutral  -  Adi  Prayitno  (Direktur  Eksekutif  Parameter  Politik  Indonesia)  Apalagi  kan  buruh  ini
              sudah punya partai. Banyak juga buruh terafiliasi dengan partai tertentu. Buruh ini kan rasional,
              apalagi UMP naiknya tetap enggak seberapa

              negative - Adi Prayitno (Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia) Jadi salah betul kalau
              ada  keinginan  Anies  mendapat  dukungan  buruh  dengan  kenaikan  yang  gak  seberapa  ini,
              Mungkin niatnya bagus untuk mensejahterakan buruh, tapi karena melanggar aturan bisa jadi
              gampang sekali dikritik dan digugat

              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Ini strong message ya dari kita. Bahwa
              pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada pelanggaran itu nanti akan jadi catatan,
              apalagi kalau mau nyapres



              Ringkasan

              Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai
              langkah  Anies  menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  DKI  merupakan  strategi  pencitraan
              untuk  menarik  simpati  buruh  jelang  pilpres  2024.  "Ya  jelas  lah  itu  pencitraan  dengan
              mengesankan berpihak kepada buruh yang selama ini menuntut kenaikan UMP," kata Adi saat
              dihubungi  Kompas.com,  Senin  (20/12/2021).  Anie  sebelumnya  merevisi  kenaikan  UMP  DKI
              Jakarta dari 0,8 persen jadi 5,1 persen. Dengan revisi itu, maka nilai UMP DKI 2022 naik Rp
              225.667 menjadi Rp 4.641.854.



                                                           289
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295