Page 294 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 294
Hal tersebut terjadi seusai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan revisinya.
Sontak keputusan revisi tersebut pun mendapat respon beragam, baik dari kalangan buruh,
pengusaha, hingga Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker).
Diketahui perubahan ini menjadikan UMP 2022 sebesar Rp 4.641.854 atau naik senilai Rp
225.667 dari UMP tahun 2021.
Apresiasi dari Buruh Dikutip dari Kompas.com, hal yang dilakukan Anies tersebut tepat, berani,
dan cerdas.
"Langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta buruh Indonesia dan buruh DKI Jakarta
mengapresiasi," ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.
Anies disebut sebagai sosok cerdas karena mampu mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi
hukum dan prediksi dampak ekonomi dalam keputusan kenaikan UMP tersebut.
Menurut Said, KSPI memberikan apresiasi lantaran keputusan yang dibuat Anies cerminan
meletakkan hukum di atas kepentingan politik.
Said melihat, Anies merujuk kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan
kekuatan hukum dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja dalam membuat keputusan ini.
Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi dasar penentuan kenaikan
UMP dan UMK di seluruh Indonesia yang termasuk inkonstitusional bersyarat.
"Artinya kebijakan PP nomor 36 tahun 2021 tidak dijadikan landasan hukum oleh Gubernur Anies
dengan menetapkan kenaikan minimum 5,1 persen," tutur Said.
Said juga mengatakan, kenaikan UMP sebesar 5,1 persen justru akan menguntungkan para
pengusaha.
Pasalnya, daya beli akan meningkat dan perputaran ekonomi akan semakin cepat sehingga
pertumbuhan ekonomi akan semakin terasa.
"Justru kenaikan UMP di DKI Jakarta yang baru-baru ini direvisi Gubernur Anies justru
menguntungkan pengusaha, kenapa? karena akan terjadi (peningkatan) daya beli," kata Said.
Pegusaha Rencana Menggugat Sebaliknya para pengusaha merasa keberatan dengan keputusan
yang dilakukan oleh Anies.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan akan menempuh jalur hukum dengan
menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Kepgub terkait kenaikan UMP 5,1
persen di 2022 tetap terbit.
Namun di sisi lain Apindo akan melakukan pendekatan dengan Pemprov DKI untuk kembali
mendiskusikan kebijakan UMP, dikutip dari Tribunnews.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman berharap Anies tidak
menerbitkan Kepgub yang menetapkan kenaikan UMP 5,1 % sebab malah akan membuat
kegaduhan di dunia usaha yang tengah terdampak pandemi.
Tentu hal tersebut sangat disayangkan oleh Apindo.
"Kami sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut," ujarnya.
293
