Page 298 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 298
Judul Tolak Kenaikan UMP DKI, Pengusaha Minta Anies Baswedan Dijatuhi
Sanksi
Nama Media solopos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.solopos.com/tolak-kenaikan-ump-dki-pengusaha-minta-
anies-baswedan-dijatuhi-sanksi-1220158?utm_source=arsip_desktop
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-12-20 17:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak
kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No.
1395/2021 yang ditetapkan pada 19 November 2021
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Dengan kenaikan Rp225.000 per bulan, maka
saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan
sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya
beli masyarakat atau pekerja tidak turun
Ringkasan
Kalangan pengusaha menolak untuk menerapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta
2022 sebesar 5,1 persen yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir
pekan lalu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengatakan dunia usaha menyayangkan keputusan tersebut dan telah mengambil sejumlah
langkah lanjutan.
TOLAK KENAIKAN UMP DKI, PENGUSAHA MINTA ANIES BASWEDAN DIJATUHI
SANKSI
JAKARTA -- Kalangan pengusaha menolak untuk menerapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI
Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada
akhir pekan lalu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengatakan dunia usaha menyayangkan keputusan tersebut dan telah mengambil sejumlah
langkah lanjutan.
297
