Page 302 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 302
Judul Pengusaha Diminta Tak Bayar Gaji Karyawan seperti Revisi UMP DKI
Nama Media medcom.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/0KvoWeoN-pengusaha-
diminta-tak-bayar-gaji-karyawan-seperti-revisi-ump-dki
Jurnalis Husen
Tanggal 2021-12-20 17:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami mengimbau seluruh perusahaan di
Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah diumumkan oleh
Gubernur DKI sambil menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, namun tetap
mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan 19
November 2021
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Karena kondisi tersebut menimbulkan iklim
yang tidak kondusif bagi hubungan industrial, dan tentunya bagi perekonomian nasional
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kepala daerah yang tidak memahami
peraturan perundangan akan mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana
amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 pasal 373 yang pada intinya menyatakan
pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah melakukan revisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)
DKI Jakarta 2022. Anies dinilai melanggar regulasi pengupahan dan melakukan revisi secara
sepihak. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menegaskan pihaknya
akan menggugat aturan revisi besaran UMP Jakarta 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Hal ini akan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta.
PENGUSAHA DIMINTA TAK BAYAR GAJI KARYAWAN SEPERTI REVISI UMP DKI
Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan penolakannya terhadap kebijakan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah melakukan revisi besaran Upah Minimum
301
