Page 301 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 301
melemahnya sistem pemerintahan. Hal tersebut sesuai amanat Undang-undang 23 tahun 2014,
Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Menurut Apindo, Gubernur DKI Jakarta, telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat
ini, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26
mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.
Selain itu, revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.
Pasalnya, kata Hariyadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP
DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta
yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha.
Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, ujar dia, maka upaya untuk mengembalikan
prinsip Upah Minimum sebagai Jaring Pengaman Sosial bagi pekerja pemula tanpa pengalaman
tidak terwujud dan kembali menjadi Upah Rata-rata.
Akibatnya, penerapan Struktur Skala Upah dinilai akan sulit dilakukan karena ruang atau jarak
antara upah minimum dengan upah di atas upah minimum menjadi kecil.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal
Telegram "Tempo.co Update". Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu
meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
300
