Page 306 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Menurutnya, keputusan Pemprov DKI Jakarta justru membuat dunia usaha cemas. Bahkan,
keputusan tersebut bisa jadi preseden buruk apabila Anies Baswedan ingin maju dalam
persaingan di Pilpres 2024.

"Ini strong message ya dari kita. Bahwa pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada
pelanggaran itu nanti akan jadi catatan, apalagi kalau mau nyapres," tegasnya.

Saat ini, Apindo dan Kadin Jakarta tengah menunggu Peraturan Gubernur terkait revisi UMP
Jakarta 2022. Jika Pergubnya keluar, mereka akan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, Apindo juga mengimbau kepada seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak mengikuti
UMP Jakarta 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, senilai Rp 4,64 juta.

Hariyadi Sukamdani mengatakan, kenaikan upah tersebut melanggar aturan yang berlaku yakni
PP Nomor 36 tahun 2021, sehingga pihaknya bakal menggugat Anies ke PTUN.

"Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum
DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap," kata Hariyadi.

Kemenaker Sebut Anies Langgar Aturan Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan
menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah
minimum provinsi DKI Jakarta 2022.
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menegaskan, kenaikan UMP pada 2022
mesti sesuai dengan formula baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

"Kemnaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang
berlaku." "Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi
menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai
aturannya," kata Chairul saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/12/2021).

Berdasarkan penghitungan dengan PP 36/2021, Kemnaker menetapkan rata-rata kenaikan UMP
sebesar 1,09 persen.

PP 36/2021 tentang Pengupahan itu merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

Chairul pun mengatakan, Kemnaker akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
untuk menindaklanjuti keputusan kepala daerah yang menetapkan UMP tidak sesuai dengan
formula yang diatur PP 36/2021.

Ia menegaskan, Kemnaker terus mengawal pelaksanaan PP 36/2021.

"Ini kan ada irisannya dengan pelaksanaan yang berlaku di pemerintah daerah yaitu sesuai UU
Nomor 23 Tahun 2014." "Sehingga nanti ada sikap lebih lanjut dari teman-teman yang menaungi
kepada para pimpinan daerah," tuturnya.

KSPI Sebut Keputusan Anies Cerdas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said
Iqbal menyebut, Kenaikan UMP sebesar 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu di DKI Jakarta, akan
menguntungkan pengusaha.

Ia menyebut revisi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan hal yang
cerdas. Hal tersebut dikarenakan akan terjadi pertumbuhan daya beli.

305