Page 303 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 303
Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. Anies dinilai melanggar regulasi pengupahan dan melakukan
revisi secara sepihak.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menegaskan pihaknya akan
menggugat aturan revisi besaran UMP Jakarta 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal ini akan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta.
Sembari menunggu keputusan PTUN, Hariyadi meminta kepada seluruh perusahaan di Jakarta
untuk tidak mematuhi ketetapan tersebut. Ia menyarankan agar perusahaan membayar gaji
karyawan sesuai dengan penetapan UMP DKI Jakarta 2022 sebelum direvisi.
"Kami mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta
2022 yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI sambil menunggu Keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap, namun tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021
yang ditetapkan 19 November 2021," tegas Hariyadi dalam Konferensi Pers Menyikapi Revisi
UMP DKI Jakarta 2022, Senin, 20 Desember 2021.
Hariyadi menekankan langkah yang diambil tersebut dilakukan bersama dengan kelompok
pengusaha yang terkumpul dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Apindo dan
Kadin punya pandangan yang sama dan sepakat untuk menentang kebijakan baru Anies terkait
revisi UMP DKI Jakarta untuk tahun depan.
Keduanya juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam
hal pengupahan.
"Karena kondisi tersebut menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial, dan
tentunya bagi perekonomian nasional," jelasnya.
Selanjutnya, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan pembinaan atau
sanksi kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan.
"Kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan akan mengakibatkan
melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun
2014 pasal 373 yang pada intinya menyatakan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," pungkas Hariyadi.
302
