Page 304 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 304

Judul               Pro Kontra UMP DKI Naik 5,1%: Akan Digugat Pengusaha, KSPI Sebut
                                    Keputusan Anies Cerdas
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/20/pro-kontra-ump-
                                    dki-naik-51-akan-digugat-pengusaha-kspi-sebut-keputusan-anies-
                                    cerdas
                Jurnalis            Inza Maliana
                Tanggal             2021-12-20 17:38:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Apindo)  PP  No  36  Tahun  2021  itu  tidak  mengenal
              perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan

              negative  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Apindo)  Ini  strong  message  ya  dari  kita.  Bahwa
              pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada pelanggaran itu nanti akan jadi catatan,
              apalagi kalau mau nyapres
              neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta
              untuk tidak menerapkan revisi upah minimum DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI,
              sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Karena menurut hemat saya,
              selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi menjadi acuan di  negara kita, menjadi
              bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai aturannya

              neutral  -  Chairul  Fadhly  Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kemnaker)  Kemnaker  sangat
              menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku.

              positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Ini kan ada irisannya dengan
              pelaksanaan  yang  berlaku  di  pemerintah  daerah  yaitu  sesuai  UU  Nomor  23  Tahun  2014.
              Sehingga nanti ada sikap lebih lanjut dari teman-teman yang menaungi kepada para pimpinan
              daerah

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Ini kan ada irisannya dengan
              pelaksanaan yang berlaku di pemerintah daerah yaitu sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

              negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kalau secara DKI, boleh jadi puluhan triliun.
              Jadi bergembiralah pengusaha




                                                           303
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309