Page 305 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 305
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kenaikan UMP 5,1 persen secara nasional akan membuat
pertumbuhan daya beli Rp 180 triliun dan itu secara nasional. Kalau secara DKI, boleh jadi
puluhan triliun. Jadi bergembiralah pengusaha
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kenaikan UMP 5,1 persen secara nasional akan
membuat pertumbuhan daya beli Rp 180 triliun dan itu secara nasional.
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pak Anies sangat cerdas menghitung angka-angka
berdasarkan hukum yang ada dan juga berdasarkan kalkulasi rasa keadilan, serta kalkulasi
ekonomi
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Pengusaha jangan gelisah dengan keputusan
gubernur
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1%. Artinya besaran UMP DKI Jakarta naik Rp
225.667 dari UMP 2021 menjadi Rp 4.641.854. Anies berharap, melalui revisi kenaikan UMP
tersebut, daya beli masyarakat maupun para pekerja tidak turun. Anies juga menegaskan,
keputusannya menaikkan UMP berdasarkan asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan
Pemprov DKI Jakarta.
PRO KONTRA UMP DKI NAIK 5,1%: AKAN DIGUGAT PENGUSAHA, KSPI SEBUT
KEPUTUSAN ANIES CERDAS
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1%. Artinya besaran UMP DKI Jakarta naik Rp
225.667 dari UMP 2021 menjadi Rp 4.641.854.
Anies berharap, melalui revisi kenaikan UMP tersebut, daya beli masyarakat maupun para
pekerja tidak turun. Anies juga menegaskan, keputusannya menaikkan UMP berdasarkan asas
keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta.
Kendati demikian, keputusan Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta rupanya membuat
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan. Bahkan mereka sampai berencana
menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN). Selain itu,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga menilai keputusan Anies menyalahi aturan.
Berikut sejumlah pro dan kontra atas keputusan Anies Baswedan menaikkan UMP DKI Jakarta:
Para Pengusaha Akan Gugat Anies ke PTUN Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku keberatan atas kenaikan upah minimum di Ibu Kota
pada 2022 yang terbaru.
Menurut Ketua Umum Apindo, Hariyadi, keputusan tersebut seharusnya tidak mengenal
perubahan.
"PP No 36 Tahun 2021 itu tidak mengenal perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan," kata
Hariyadi dikutip dari Kompas TV, Senin (20/12/2021).
304