Page 305 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 305

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kenaikan UMP 5,1 persen secara nasional akan membuat
              pertumbuhan  daya  beli  Rp  180  triliun  dan  itu  secara  nasional.  Kalau  secara  DKI,  boleh  jadi
              puluhan triliun. Jadi bergembiralah pengusaha

              neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kenaikan UMP 5,1 persen secara nasional akan
              membuat pertumbuhan daya beli Rp 180 triliun dan itu secara nasional.

              neutral  -  Said  Iqbal  (Presiden  KSPI)  Pak  Anies  sangat  cerdas  menghitung  angka-angka
              berdasarkan  hukum  yang  ada  dan  juga  berdasarkan  kalkulasi  rasa  keadilan,  serta  kalkulasi
              ekonomi

              negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Pengusaha jangan gelisah dengan keputusan
              gubernur


              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
              DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1%. Artinya besaran UMP DKI Jakarta naik Rp
              225.667 dari UMP 2021 menjadi Rp 4.641.854. Anies berharap, melalui revisi kenaikan UMP
              tersebut,  daya  beli  masyarakat  maupun  para  pekerja  tidak  turun.  Anies  juga  menegaskan,
              keputusannya menaikkan UMP berdasarkan asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan
              Pemprov DKI Jakarta.


              PRO KONTRA UMP DKI NAIK 5,1%: AKAN DIGUGAT PENGUSAHA, KSPI SEBUT
              KEPUTUSAN ANIES CERDAS

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
              DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1%. Artinya besaran UMP DKI Jakarta naik Rp
              225.667 dari UMP 2021 menjadi Rp 4.641.854.

              Anies  berharap,  melalui  revisi  kenaikan  UMP  tersebut,  daya  beli  masyarakat  maupun  para
              pekerja tidak turun. Anies juga menegaskan, keputusannya menaikkan UMP berdasarkan asas
              keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta.
              Kendati  demikian,  keputusan  Anies  merevisi  besaran  UMP  DKI  Jakarta  rupanya  membuat
              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  keberatan.  Bahkan  mereka  sampai  berencana
              menggugat  keputusan  tersebut  ke  Pengadilan  Tata  usaha  Negara  (PTUN).  Selain  itu,
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga menilai keputusan Anies menyalahi aturan.

              Berikut sejumlah pro dan kontra atas keputusan Anies Baswedan menaikkan UMP DKI Jakarta:
              Para Pengusaha Akan Gugat Anies ke PTUN Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi
              Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku keberatan atas kenaikan upah minimum di Ibu Kota
              pada 2022 yang terbaru.

              Menurut  Ketua  Umum  Apindo,  Hariyadi,  keputusan  tersebut  seharusnya  tidak  mengenal
              perubahan.

              "PP No 36 Tahun 2021 itu tidak mengenal perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan," kata
              Hariyadi dikutip dari Kompas TV, Senin (20/12/2021).






                                                           304
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310