Page 300 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 300
Judul Apindo Minta Anies Baswedan Diberi Sanksi Lantaran Revisi Kenaikan
Upah Minimum 2022
Nama Media nkriku.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nkriku.com/apindo-minta-anies-baswedan-diberi-sanksi-
lantaran-revisi-kenaikan-upah-minimum-2022/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 17:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim
tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian Nasional
Ringkasan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani meminta Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum
Ketenagakerjaan, terutama dalam menentukan upah minimum. "Karena hal tersebut berpotensi
menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian Nasional," ujar Hariyadi
dalam konferensi pers, Senin 20 Desember 2021.
APINDO MINTA ANIES BASWEDAN DIBERI SANKSI LANTARAN REVISI KENAIKAN
UPAH MINIMUM 2022
, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani meminta
Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah
melawan hukum Ketenagakerjaan, terutama dalam menentukan upah minimum.
"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian Nasional," ujar Hariyadi dalam konferensi pers, Senin 20 Desember 2021.
Pernyataan ini berkaitan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi
besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen
menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021.
Hariyadi juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
Anies yang dinilai tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan
299
