Page 295 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 295
Nurjaman menyatakan, pihaknya menolak keras keputusan kenaikan UMP sebesar 5,1% karena
selain memberatkan pelaku usaha, tetapi juga menyalahi aturan.
Apindo menilai hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021, yang menyebut bahwa seluruh pemerintah provinsi di Indonesia harus menetapkan UMP
sebelum 21 November 2021.
Pemerintah Menyayangkan Senada dengan para pengusaha, Pemerintah Indonesia dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyayangkan atas keputusan Anies Baswedan.
Hal tersebut menurut Kemnaker tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikutip dari
Kompas.com.
Bahkan diketahui Kemnaker akan lakukan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) untuk menindaklanjuti keputusan kepala daerah yang menetapkan UMP tidak
sesuai dengan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menegaskan, kenaikan UMP pada 2022
mesti sesuai dengan formula baru dalam PP 36/2021.
PP 36/2021 tentang Pengupahan itu merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
Diketahui berdasarkan penghitungan dengan PP 36/2021, Kemnaker menetapkan rata-rata
kenaikan UMP sebesar 1,09 persen.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Tsarina Maharani).
294
