Page 299 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 299
Pertama, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan sanksi kepada
kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama perihal
pengupahan.
"Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
nasional," kata Hariyadi di kantor Apindo dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021) seperti
dilansir Bisnis.com.
Kedua, Apindo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan
pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, yang dinilai tidak memahami peraturan perundang-undangan.
Dia menambahkan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah oleh pemerintah pusat merupakan amanat UU No.23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Ketiga, Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan benar-benar mengimplementasikan regulasi
perubahan tersebut.
Keempat, pelaku usaha mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi
UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.
"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395/2021 yang ditetapkan pada 19 November
2021," ujarnya.
Lebih jauh Hariyadi mengatakan Pemprov DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 tanpa memerhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta sebagai
bagian dari Dewan Pengupahan Daerah unsur pengusaha.
Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, lanjutnya, maka upaya untuk mengembalikan
prinsip upah minimum sebagai jaring pengaman sosial (JPS) bagi pekerja pemula tanpa
pengalaman tidak terwujud.
Selain itu, sambungnya, penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan karena ruang atau
jarak antara upah minimum (UM) dan upah diatas UM menjadi kecil.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 naik sebesar 5,1 persen menjadi Rp4,64 juta.
Anies menyampaikan berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, inflasi akan
terkendali pada posisi 3 persen (2 persen-4 persen).
Institute For Development of Economics and Finance (Indef) juga memproyeksikan tingkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen. Oleh karena itu, Pemprov DKI
Jakarta memutuskan UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp
225.667 dari UMP tahun 2021.
Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga
didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait
serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di
wilayah Jakarta.
"Dengan kenaikan Rp225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," ujar Gubernur Anies dalam keterangan resmi, Sabtu (18/12/2021).
298
